Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa sektor pertambangan di dalam negeri tetap menjaga keanekaragaman hayati, meskipun ada upaya untuk meningkatkan produktivitas dan investasi.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tambang untuk menciptakan model pertambangan yang seimbang antara keuntungan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
"Apabila dipertimbangkan dengan pendekatan yang pragmatis, dan jika perusahaan tambang memiliki perspektif yang lebih luas, mereka dapat memandang keanekaragaman hayati sebagai aset ekonomi jangka panjang, bukan sekadar akumulasi kekayaan ekonomi jangka pendek," ujarnya dalam sesi tematik Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, pada hari Kamis.
Kartika, yang lebih dikenal dengan sapaan Tiko, menambahkan bahwa banyak perusahaan tambang di Indonesia saat ini telah mengimplementasikan langkah-langkah inovatif untuk melindungi keanekaragaman hayati.
Perusahaan PT Vale Indonesia di Sorowako, Sulawesi Selatan, memberikan contoh kegiatan pertambangan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada pelestarian flora dan fauna endemik, seperti Anoa. Selain itu, perusahaan ini merencanakan pembangunan dome khusus untuk kupu-kupu.
"Mereka berkomitmen untuk melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk semua jenis tanaman, dan berencana untuk membangun dome bagi kupu-kupu, serta melestarikan Anoa dan mereklamasi hutan pinus," ungkap Tiko. Dalam presentasinya, ia menekankan pentingnya perspektif jangka panjang dalam industri pertambangan.
Perusahaan tambang seharusnya memandang upaya pelestarian sebagai investasi yang akan memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang, bukan hanya mengejar keuntungan sesaat.
Pemerintah juga perlu memastikan adanya regulasi yang mendukung pendekatan ini, termasuk melalui struktur pajak dan royalti yang memungkinkan perusahaan untuk tetap menghasilkan pendapatan sambil menjaga kelestarian lingkungan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tantangan terbesar adalah merumuskan kontrak yang mencakup semua isu lingkungan dan sosial yang kompleks.
Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terus memastikan bahwa izin pertambangan mempertimbangkan semua aspek ini demi menjaga keberlanjutan industri pertambangan di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Proyek Keamanan Mineral Kritis di Center for Strategic and International Studies, Gracelin Baskaran, menjelaskan bahwa dengan model yang tepat dan komitmen jangka panjang, sektor pertambangan Indonesia dapat tetap bersaing secara ekonomi sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan bahwa perusahaan tambang yang bertanggung jawab selalu memiliki rencana yang matang untuk melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati di wilayah yang mereka kelola.
"Perusahaan pertambangan yang baik selalu memiliki rencana keanekaragaman hayati yang baik," tuturnya.
Berita Terkait
404
404