Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki keyakinan bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memberikan dorongan signifikan terhadap kemajuan pembangunan infrastruktur di daerah sekitarnya, termasuk dalam aspek arsitektur.
"IKN merupakan contoh desain kota yang berkelanjutan. Konsep ini dapat diadaptasi oleh Kalimantan Timur, meskipun hanya sebagian, untuk menciptakan kota yang layak huni," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda, di Samarinda pada hari Sabtu.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Seminar Arsitek untuk IKN yang berlangsung di Hotel Harris, Samarinda. Menurutnya, seminar ini berfungsi sebagai platform pembelajaran dan contoh konkret mengenai konsep pembangunan kota yang berkelanjutan.
Aji menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan profesionalisme arsitek di Kalimantan Timur. Saat ini, terdapat sekitar 500 arsitek di wilayah tersebut, namun tidak semua di antaranya memiliki sertifikasi.
"Melalui Pergub 34 Tahun 2024, Pemprov Kaltim telah memfasilitasi pemberian lisensi kepada arsitek, yang tentunya melalui proses bimbingan teknis dan ujian," jelasnya.
Mengenai persaingan dengan tenaga ahli dari perusahaan multinasional yang terlibat dalam pembangunan IKN, Aji menekankan pentingnya arsitek lokal untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi mereka.
Kita perlu melihat dari sudut pandang yang positif. Arsitek lokal dapat memperoleh banyak pelajaran dari pengalaman yang ada. Seminar ini berfungsi sebagai platform untuk berbagi ide dan meningkatkan kualitas arsitek di daerah kita, ujar Aji.
Benny Dhanio, Ketua Dewan Majelis Kehormatan Arsitek Provinsi Kaltim, menambahkan bahwa arsitek lokal memiliki peranan yang krusial sebagai penyaring bagi arsitek yang berasal dari luar Kaltim.
"Arsitek lokal lebih memahami kondisi geografis dan lingkungan di Kalimantan Timur. Contohnya, karakteristik tanah dan tingkat kelembaban di IKN," jelas Benny.
Benny juga menekankan perbedaan karakteristik tanah di Kalimantan Timur dibandingkan dengan Jawa. Biaya untuk pondasi bangunan di Kaltim cenderung lebih tinggi karena kondisi tanah yang berbeda.
"Pengeluaran untuk pondasi di Kaltim dapat mencapai 30-40 persen dari total biaya pembangunan, sementara di Jawa hanya sekitar 20 persen," tuturnya.
Benny juga menekankan pentingnya kode etik dalam praktik profesi arsitek. Kode etik ini mencakup tanggung jawab arsitek terhadap masyarakat, rekan sejawat, serta pengembangan kompetensi diri.
"Kode etik mengarahkan arsitek untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan dengan integritas," kata Benny.
Berita Terkait
Yonif 501 Mendukung Pengembangan Infrastruktur Di Maybrat, Papua Barat Daya
404
Yonif 501 Mendukung Pengembangan Infrastruktur Di Maybrat, Papua Barat Daya
Tantangan Utama Dalam Transisi Energi Bersih: Investasi Dan Infrastruktur
404
Yonif 501 Mendukung Pengembangan Infrastruktur Di Maybrat, Papua Barat Daya
Tantangan Utama Dalam Transisi Energi Bersih: Investasi Dan Infrastruktur