Rp 1,2 Triliun Dialokasikan Untuk Hilirisasi Timah Di Batam, BKPM Meluncurkan Proyek Strategis

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melaksanakan peresmian groundbreaking untuk proyek hilirisasi timah di Kota Batam. Proyek ini melibatkan investasi sebesar Rp1,2 triliun dan bertujuan untuk memperkuat sektor industri pengolahan timah di Indonesia.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa fasilitas pengolahan timah tersebut dimiliki oleh PT Batam Timah Sinergi (BTS), sementara fasilitas tin solder dikelola oleh PT Tri Charislink Indoasia (TCI). Dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Sabtu, ia menekankan komitmen pemerintah untuk mendukung percepatan proses perizinan, realisasi investasi, serta pengembangan sumber daya manusia lokal.

Kami mengajak BTS dan TCI untuk menarik lebih banyak investor sebagai pembeli produk mereka, dengan harapan dapat menciptakan ekosistem industri timah yang berkelanjutan, ujar Todotua. Ia menambahkan bahwa peresmian ini merupakan langkah signifikan dalam transformasi industri timah di tanah air, mengingat fasilitas tersebut akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

PT Cipta Persada Mulia, yang merupakan induk usaha BTS dan TCI, memiliki peran penting dalam ekosistem timah nasional, seperti yang dijelaskan oleh Todotua. Perusahaan ini terlibat dalam kegiatan pertambangan bijih timah melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan melanjutkan proses produksi tin ingot di smelter yang dimilikinya. Produk tin ingot tersebut selanjutnya diproses oleh BTS menjadi tin chemical, sementara TCI mengolahnya menjadi tin solder dan tin heat stabilizer.

Proyek ini tidak hanya mendukung hilirisasi, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan pembangunan industri di luar Pulau Jawa. Batam dipilih sebagai lokasi karena posisinya yang strategis dekat dengan jalur perdagangan internasional dan didukung oleh infrastruktur logistik yang memadai, sehingga memberikan keunggulan dalam efisiensi ekspor-impor komponen.

Indonesia, sebagai negara dengan cadangan timah terbesar kedua di dunia, perlu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya ini untuk meningkatkan nilai tambah. Proses hilirisasi komoditas timah di Indonesia sangat penting untuk menyerap produksi tin ingot domestik dan mengembangkan industri hilir yang memiliki potensi pasar global yang signifikan, ujar Todotua.

Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

“Investasi di sektor hilirisasi berkontribusi sebesar 22-23 persen dari total investasi di Indonesia dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan dampak signifikan hilirisasi terhadap perekonomian,” jelasnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat lalu.

Rosan memberikan contoh bahwa ekspor nikel pada tahun 2017 hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS, namun nilai ekspor produk turunan nikel yang diolah di dalam negeri meningkat pesat menjadi 30,4 miliar dolar AS. Selain meningkatkan nilai ekspor, hilirisasi juga menciptakan peluang kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Bonus Demografi dan Transformasi Nasional

Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Pemerintah telah merumuskan strategi transformasi nasional yang berlandaskan tiga pilar utama: sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Transformasi sosial berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang mengintegrasikan science, technology, engineering, art, dan mathematics (STEAM) serta penguatan pendidikan vokasi. Sementara itu, transformasi ekonomi bertujuan untuk menciptakan sektor-sektor baru, termasuk industri ramah lingkungan dan ekonomi digital. Transformasi pemerintahan diarahkan untuk menciptakan lingkungan investasi yang mendukung melalui regulasi yang lebih sederhana, termasuk penerapan Omnibus Law.

Pemerintah juga telah menetapkan delapan strategi prioritas untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Strategi tersebut mencakup peningkatan produktivitas di sektor pertanian, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta percepatan investasi dalam sektor energi terbarukan dan transformasi digital.

Tag: BKPM Hilirisasi Timah