Infrastruktur Kuansing Yang Kurang Berkembang, Kebijakan Suhardiman-Mukhlisin Untuk Menambah OPD Ditolak Oleh Partai Koalisi

Saat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mengalami keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan daerah lain di Riau, anggota DPRD Kuansing dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Desi Guswita, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rencana penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia juga menolak rencana pengadaan mobil dinas untuk Wakil Bupati Kuansing beserta kendaraan untuk istrinya.

"Ya, ini masih sebatas rencana. Namun, sebaiknya rencana tersebut dibatalkan. Ada banyak hal yang lebih mendesak daripada menambah OPD dan membeli mobil dinas baru ini," ungkap Desi Guswita kepada CAKAPLAH.com, pada Jumat (11/4/2025).

Meskipun PKB merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Suhardiman-Mukhlisin, Desi Guswita menegaskan bahwa partainya akan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, daripada mendukung kebijakan pemerintah saat masyarakat Kuansing sedang kesulitan. Ia menyatakan bahwa ada banyak isu yang perlu diperhatikan, seperti masalah ekonomi, utang kepada pihak ketiga, serta gaji dan honor pegawai atau aparatur desa, termasuk guru MDA yang belum dibayar.

"Walaupun PKB berada dalam koalisi, saya lebih memilih untuk berpihak kepada masyarakat. Kita tidak seharusnya bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Jangan sampai kita hidup mewah sementara masyarakat Kuansing sedang berjuang," tegasnya.

Saat ini, keinginan Bupati Suhardiman Amby untuk menambah sembilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing tidak berjalan mulus. Partai-partai koalisi yang mendukungnya dalam Pilkada 2024 lalu di DPRD Kuansing secara terbuka menolak rencana tersebut. Terdapat Ketua Gerindra dan anggota fraksi PKB yang menentang penambahan OPD ini, karena dianggap sebagai pemborosan anggaran di tengah banyaknya utang pemerintah daerah yang belum terbayar, sekitar Rp197 miliar.

"Kita semua tahu bahwa kondisi keuangan saat ini sangat sulit. Terdapat utang yang hampir mencapai Rp200 miliar. Kuansing mengalami defisit hampir setengah triliun. Ini adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan, bukan dengan menambah jumlah OPD. Tentu saja ini mem

Menurut Desi Guswita, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gubernur Riau Abdul Wahid telah melakukan efisiensi anggaran. Ia berpendapat bahwa penambahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan berdampak pada beban keuangan daerah di masa mendatang. Kuansing berpotensi tidak dapat mengoptimalkan pembangunan infrastruktur.

"Kita sudah tertinggal. Infrastruktur kita dalam kondisi buruk. Sebaiknya maksimalkan OPD yang sudah ada," ujarnya

Jika Bupati Kuansing tetap bersikeras untuk menambah OPD di tengah kondisi infrastruktur yang tidak baik, Desi Guswita menyarankan agar tunjangan penghasilan pegawai dan pejabat dihapuskan.

"Silakan tambah OPD, tetapi semua Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepala dinas harus dipotong sepenuhnya," sarannya.

Meskipun pemerintah mengklaim adanya urgensi dari pemerintah pusat, Desi Guswita merasa hal tersebut tidak logis. Terlebih lagi, Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada daerah.

"OPD ini akan menghabiskan anggaran di masa depan. Karena ada kepala dinas, kepala bagian, dan kepala sub-bagian. Tunjangannya juga cukup besar. Ini adalah pengeluaran yang signifikan. Jadi, jika ada klaim urgensi dari pusat terkait rencana penambahan OPD ini, rasanya tidak mungkin," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kuantan Singingi, Reky Fitro, secara tegas menolak rencana Bupati Kuansing Suhardiman Amby untuk menambah sembilan OPD baru di tengah kondisi keuangan daerah yang sulit.

Reky Fitro menilai bahwa penambahan OPD merupakan pemborosan anggaran, terutama saat Presiden Prabowo Subianto sedang mendorong pentingnya efisiensi anggaran. Ia berpendapat bahwa penambahan OPD ini hanya akan menjadi ajang "bagi-bagi jabatan."

"Di saat Presiden Prabowo berupaya untuk efisiensi, pemerintah daerah seharusnya tidak menambah OPD baru yang tidak mendesak. Ini justru akan menjadi pemborosan dan berpotensi untuk bagi-bagi jabatan," tegas Reky Fitro.

Bupati Suhardiman Amby sebelumnya mengumumkan rencananya untuk menambah sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Penambahan ini merupakan hasil pemecahan dari dinas dan badan yang saat ini berjumlah 28, termasuk RSUD Teluk Kuantan.

"Kami akan menambah sembilan OPD baru," ungkap bupati.

Di antara dinas yang akan dipecah adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang akan dibagi menjadi dua entitas terpisah, yaitu Dinas Pemuda dan Dinas Olahraga. 

Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga akan mengalami pemecahan menjadi Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan. 

Dinas Perkebunan dan Peternakan juga akan dibagi menjadi dua, yaitu Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan. 

Selain itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) juga akan dipecah menjadi Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembentukan Dinas Tata Kota juga direncanakan.

Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kuansing (Satpol PP dan PKP) juga akan dipisahkan menjadi dua entitas, yaitu Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran

Rencana pemecahan juga mencakup Dinas DP2KBP3A Kuansing, yang akan dibagi menjadi Dinas Keluarga Berencana (KB) dan Dinas Perlindungan serta Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

"Kami akan menambah sembilan OPD baru. Saat ini, Pemkab sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru," kata Bupati Kuansing kepada wartawan baru-baru ini.

Menurutnya, langkah ini juga merupakan upaya untuk menyesuaikan dengan kebijakan kementerian negara yang ada, sehingga koordinasi dan pengajuan anggaran dari pusat ke daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Namun, rencana kebijakan ini mendapat tantangan dari Ketua DPC Gerindra Kuansing, Reky Fitr, dan anggota DPRD Kuansing dari Fraksi PKB, Desi Guswita. 

"Instruksi Presiden adalah untuk melakukan efisiensi. Dengan penambahan OPD ini, jelas akan terjadi pemborosan anggaran. Ini menunjukkan bahwa Bupati Kuansing

Tag: Infrastruktur Kuansing OPD Partai Koalisi TPP